PARIMO, LENSA JURNAL – Biaya pengambilan ijazah di seluruh jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, masih menjadi salah satu persoalan yang membebani wali murid.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan mengatakan persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah dalam menjalankan program pendidikan gratis yang menjadi salah satu visi Bupati H. Erwin Burase.
“Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama. Olehnya, kami tengah menyiapkan langkah agar kebijakan sekolah gratis benar-benar dapat meringankan beban masyarakat,” ujar Irwan.
Menurutnya, selain biaya pengambilan ijazah, orang tua siswa masih menghadapi sejumlah pengeluaran lain, termasuk pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS).
Beban tersebut dinilai perlu dicarikan solusi agar tidak bertentangan dengan semangat pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.
“Pak Bupati dari awal memprogramkan sekolah gratis. Selama ini yang menjadi kendala di masyarakat adalah ijazah yang masih harus ditebus atau terkait dengan biaya buku LKS. Hal-hal seperti inilah yang sedang kita pikirkan solusinya, agar ke depan tidak ada lagi beban seperti itu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah sedang menghitung kemampuan keuangan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Sebab, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas sehingga program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dapat lebih diutamakan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang dinilai belum mendesak. Anggaran yang berhasil dihemat, selanjutnya dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan program prioritas lainnya.
“Kemampuan keuangan daerah memang menjadi faktor penentu, namun hal ini bisa kita siasati dengan menetapkan prioritas. Kita akan melakukan efisiensi di titik-titik tertentu agar fokus anggaran bisa kita arahkan pada hal-hal yang menjadi prioritas utama masyarakat,” jelasnya.
Irwan menegaskan, Pemkab Parigi Moutong tidak hanya berupaya mengatasi persoalan biaya pengambilan ijazah. Melainkan tetap mempertahankan program pembagian seragam sekolah gratis. Hal ini bertujuan sebagai bagian dari komitmen meringankan kebutuhan keluarga dalam membiayai pendidikan anak.
Olehnya, program tersebut akan terus dilaksanakan bersamaan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, agar kebijakan pendidikan gratis berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran.
“Untuk seragam sekolah masih tetap dilanjutkan dan itu adalah program utama kita. Selain itu, kami juga tetap fokus pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik,” pungkasnya. (AL)
