banner 728x250

Pengoperasian SIKIM Kelapa Harus Berdayakan Tenaga Kerja Lokal

Pengoperasian SIKIM Kelapa Harus Berdayakan Tenaga Kerja Lokal
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase saat menerima audiensi PT. Berkah Maju Global di ruang kerjanya, Senin (6/7/2026). FOTO: Dok. Diskominfo Parigi Moutong

PARIMO, LENSA JURNAL Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase menegaskan rencana pengoperasian kembali Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) Kelapa Terpadu di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan hasil produksi petani.

Hal itu sampaikan Erwin saat menerima audiensi perwakilan PT. Berkah Maju Global terkait rencana kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana SIKIM Kelapa Terpadu, berlangsung di ruang kerjanya, Senin (6/7/2026).

banner 728x250

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bappelitbangda, Irwan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Fit Dewana, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Moko Ariyanto, serta Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dadan Priatna Jaya.

Erwin mengatakan, pengoperasian kembali SIKIM Kelapa Terpadu harus dibangun melalui pola kerja sama yang memberikan keuntungan secara proporsional bagi pemerintah daerah, investor, dan masyarakat. Prinsip tersebut dinilai penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengelolaan aset daerah.

“Prinsip yang kita cari adalah kesepakatan bersama, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Sebaiknya semua pihak mendapatkan keuntungan, itulah yang kita harapkan. Selama aset SIKIM dapat dikelola kembali, kami sangat mendukung,” ujar Erwin.

Ia menyebutkan, SIKIM Kelapa Terpadu telah tidak beroperasi selama kurang lebih empat tahun. Berdasarkan informasi awal, sebagian peralatan di kawasan tersebut juga telah hilang sehingga kondisi fasilitas perlu dipastikan sebelum kerja sama dilaksanakan.

Karena itu, Erwin meminta tim teknis melakukan peninjauan lapangan secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi kondisi bangunan dan fasilitas pendukung, seperti jaringan listrik, sumber air, drainase, sanitasi, serta sistem pengelolaan limbah.

Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perbaikan maupun pembangunan kembali fasilitas SIKIM.

“Saya meminta proses persiapan dilakukan secara cepat, agar dapat diketahui waktu yang dibutuhkan hingga fasilitas kembali beroperasi,” jelasnya.

Dalam skema kerja sama nantinya, Erwin pun meminta pembagian hasil ditetapkan secara wajar dan sesuai ketentuan hukum. Besaran kontribusi harus mempertimbangkan investasi perusahaan, termasuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pembangunan kembali sarana yang dibutuhkan.

“Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi, berada di tengah-tengah dan sesuai aturan,” tegasnya.

Selain aspek investasi, ia juga menekankan bahwa keberadaan SIKIM harus memberi dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Olehnya, ia mengimbau perusahaan untuk mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal dengan berkoordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja.

“Kita harapkan SIKIM ini tidak hanya berputar di angka keuntungan, tapi juga menyerap tenaga kerja (warga lokal) dan menjadi pasar bagi petani kelapa di sekitarnya,” tambahnya.

Ia menerangkan dengan pemanfaatan kelapa produksi masyarakat sangat penting untuk memastikan keberadaan industri memiliki keterkaitan langsung dengan petani. Dengan demikian, SIKIM tidak hanya menjadi tempat pengolahan, tetapi juga membuka pasar bagi komoditas kelapa yang dihasilkan masyarakat sekitar.

Sementara dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Parigi Moutong, Fit Dewana mengatakan bahwa mekanisme kerja sama akan dirumuskan bersama perangkat daerah terkait dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pembahasan tersebut mencakup pola pengelolaan hingga jenis produk yang akan dikembangkan untuk mendukung hilirisasi komoditas kelapa.

“Untuk rencana kerja sama selanjutnya akan dituangkan dalam rancangan perjanjian berdasarkan hasil peninjauan lapangan. Kami berharap proses ini segera dituntaskan. Sehingga SIKIM Kelapa Terpadu di Avolua dapat kembali beroperasi, membuka lapangan kerja, serta memperluas pasar bagi petani kelapa,” pungkasnya.

Rapat ditutup dengan kesepakatan agar tim teknis segera menyusun rancangan perjanjian berdasarkan hasil peninjauan lapangan sehingga kerja sama dapat segera ditandatangani dan SIKIM Kelapa Terpadu di Desa Avolua kembali beroperasi. (AL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *