PARIMO, LENSA JURNAL – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia menyebut bahwa investasi durian memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di DPRD setempat pada Selasa (7/4/2026).
“Kami berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, agar setiap investasi yang masuk dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujar Fathia dalam sidang yang dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid.
Ia menjelaskan, hingga saat ini, sejumlah potensi daerah belum dikelola secara maksimal karena belum didukung regulasi yang memadai.
Untuk itu, ia mendorong agar percepatan penyusunan dan penyelesaian regulasi, seperti aturan terkait Packing House serta kebijakan investasi lainnya, dapat diperkuat sebagai struktur pendapatan daerah.
“Kami sejak lama sudah menyampaikan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur PAD, termasuk dari sektor Packing House dan investasi. Kami berharap Pemkab Parigi Moutong segera mengambil langkah agar investasi yang ada bisa memberikan pemasukan bagi daerah,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini, menuntut adanya inovasi dan keseriusan dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Salah satu sektor yang dinilai menjanjikan adalah perkebunan durian. Sebab, memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang investasi yang terbuka lebar.
Ia meyakini, jika hal tersebut dikelola dengan baik dan didukung regulasi yang jelas, maka sektor durian tidak hanya mampu menarik investor, akan tetapi berpotensi menjadi sumber PAD yang signifikan bagi daerah.
“Dengan kondisi keuangan yang tidak mudah, kita harus mampu memaksimalkan potensi yang ada. Investasi durian ini sangat potensial jika diatur dengan baik,” tuturnya.
Olehnya, Fathia meminta Pemkab Parigi Moutong segera memberikan kejelasan terkait mekanisme pelaporan perkembangan regulasi yang tengah disiapkan. Pasalnya, transparansi dan kepastian waktu penyelesaian menjadi hal penting agar pembahasan Perda tidak berlarut-larut.
“Kami ingin ada kejelasan pelaporan, apakah melalui Bapenda ke Komisi II atau mekanisme lainnya. Yang jelas, kami mendorong adanya tindak lanjut serta target waktu penyelesaian Perda tersebut,” pungkasnya. (AL)
