PARIMO, LENSA JURNAL – Pelayanan kesehatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu Tinombo dinilai belum berjalan optimal. Hal itu dikarenakan masih adanya keluhan warga pedalaman Dusun Sija Desa Sidoan Barat Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia mengkritisi hal tersebut sebab masih dibebankan biaya pengobatan meski menjadi penerima manfaat layanan kesehatan pemerintah.
“Kondisi ini bertentangan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Khususnya, bagi warga yang berada di wilayah pedalaman,” ujar Fathia dalam rapat paripurna DPRD Parimo, pada Senin (19/1/2026).
Dalam rapat paripurna yang dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Parimo tersebut, Fathia juga menyoroti belum diperpanjangnya kontrak dokter spesialis di RSUD Tinombo. Menurutnya, ketiadaan dokter spesialis berdampak langsung pada mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
“Pemutusan kontrak dokter spesialis di RSUD Tinombo harus segera dilakukan perpanjangan. Sehingga bisa menjadi solusi. Karena akibat dari hal itu, muncul keluhan dari masyarakat,” tegas Fathia.
Dijelaskannya, hampir sepekan terakhir sejumlah anak di Dusun Sija yang menderita penyakit diare harus dirawat di RSUD Tinombo. Namun, karena tidak adanya dokter spesialis anak, penanganan hanya dilakukan oleh dokter umum. Ironisnya, meski tidak ditangani oleh dokter spesialis anak, pihak keluarga pasien justru dimintai biaya pengobatan.
“Yang anehnya, masyarakat malah dimintai biaya, padahal tidak ditangani oleh dokter spesialis anak,” ungkap Fathia.
Fathia mengaku telah mengkoordinasikan hal ini dengan pihak BPJS Kesehatan di RSUD Tinombo. Dari hasil komunikasi tersebut, pihak BPJS menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tidak berhenti sampai di situ, Fathia pun kembali berkomunikasi dengan bagian administrasi rumah sakit. Tujuannya, agar pasien dapat dimasukkan dalam program BERANI Sehat. Namun, upaya tersebut dinilai masih menemui kendala dan justru mempersulit masyarakat.
“Masa harus dipersulit. Ini merugikan masyarakat. Sudah tidak ditangani oleh dokter spesialis anak, hanya ditangani oleh dokter umum, begitu pasien pulang malah dimintai biaya,” terang Fathia.
Fathia juga mengungkapkan bahwa pasien tersebut merupakan penerima layanan kesehatan kelas tiga. Namun, karena ruang perawatan kelas tiga sedang dalam proses rehabilitasi, pasien ditempatkan di ruang kelas satu dan kembali dibebankan biaya tambahan.
Olehnya, Fathia meminta pihak manajemen rumah sakit segera mencarikan solusi agar masyarakat tidak dirugikan dan tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
Ia juga mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan perpanjangan kontrak dokter spesialis yang bertugas di RSUD Raja Tombolotutu Tinombo maupun fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Parigi Moutong.
Menurut Fathia, ketersediaan dokter spesialis merupakan kebutuhan mendesak agar program pelayanan kesehatan gratis dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan secara adil serta merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Termasuk bagi warga yang tinggal di wilayah pedalaman,” pungkas Fathia. (AL)
