PARIMO, LENSA JURNAL _ Janji politik Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, dan Wakilnya, H. Abdul Sahid, dalam 100 hari kerja perlahan mulai diuji publik. Dari 12 program strategis yang digembar-gemborkan, rasanya belum kelihatan dan belum berdampak nyata dilapangan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Format, Isram Said Lolo (ISL), menegaskan bahwa sejak awal pihaknya terus memantau realisasi program 100 hari kerja yang dilaksanakan oleh pemerintahan baru Kabupaten Parimo mengingat daerah ini sudah sangat ketinggalan dari daerah lainya di wilayah Sulawesi Tengah terlebih masyarakat kita hari ini benar-benar sedang menanti pergerakan nyata Kepala Daerah terhadap berbagai kepentingan terkait kepentingan-kepentingan emergensi masyarakat.
“Dari hasil pantauan kami, sejauh ini baru sebatas ramai ditataran launcing beberapa yang masuk didaftar program 100 hari kerja seperti launching program seragam sekolah gratis, program Berkah Mingguan di pasar, optimalisasi TPA dan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan walau semua itu belum sesuai harapan,” ungkap Isram.
Baca Juga: Nizar Ajak Masyarakat Lemusa Hindari Perpecahan Saat Pilkada
Meski demikian, ISL menilai pelaksanaan masih jauh dari maksimal. Menurutnya, bahkan sejumlah program 100 hari kerja belum berjalan sama sekali, sementara sebagian lainnya belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
ISL yang juga Ketua DPW Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (PEKNAS) Provinsi Sulawesi Tengah menambahkan bahwa masyarakat diharapkan meningkatkan melakukan pengawasan pada perjalanan pemerintahan mengingat pilkada Parigi Moutong 2024 kemarin menelan anggaran yang tidak sedikit menguras anggaran daerah yang tentu anggaran sebesar itu harusnya menghasilkan perubahan yang seimbang pada daerah.
Jangan lupa tak terasa waktu lima tahun itu sangat singkat jadi pemerintah daerah hendaknya bergerak cepat dengan membangun kekompakan dengan semua Forkopimda.
“Apabila ada program yang luput dari pantauan kami, kami meminta agar Bupati lebih mengutamakan transparansi, agar publik mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan selama 100 hari ini,” tegasnya.
Dalam janji politiknya, Erwin-Sahid menetapkan 12 program prioritas. Mulai dari distribusi gratis LPG 3 Kg, program Berkah Mingguan, seragam sekolah gratis, layanan kesehatan gratis dan ambulans rujukan, hingga penataan persampahan, pemberantasan praktik ilegal, digitalisasi layanan publik, pembukaan lapangan kerja baru, hingga optimalisasi TPA.
Di sisi lain, Bupati Erwin Burase tetap menunjukkan komitmennya. Dalam peluncuran program “Seragam Sekolah Gratis” pada 24 Juli 2025 lalu, ia menegaskan bahwa kebijakan itu bukan hanya soal pakaian, melainkan simbol keadilan akses pendidikan.
“Ini bukan sekadar pembagian pakaian sekolah, tetapi ikhtiar membangun rasa percaya diri, semangat belajar, dan keadilan akses pendidikan,” ujar Erwin.
Wakil Bupati Abdul Sahid pun tak tinggal diam. Ia turun langsung meninjau TPA Jononunu pada awal Juli, menegaskan pentingnya pembenahan sistem pengelolaan sampah sebagai bagian dari program 100 hari. Kunjungannya menandai keseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah lingkungan.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyerahkan SK kepada ribuan CPNS dan PPPK, serta meluncurkan program distribusi tabung LPG 3 Kg gratis untuk warga miskin. Dua langkah tersebut menjadi wujud dari janji kampanye yang mulai dipenuhi.
Namun, dengan masih banyaknya program yang belum jelas realisasinya, sorotan publik terhadap kepemimpinan baru ini semakin tajam. LSM Format menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan baru bukan diukur dari retorika, melainkan dari bukti nyata di lapangan.
“Janji politik harus dibuktikan, bukan sekadar slogan. Publik menunggu konsistensi Erwin-Sahid untuk membangun Parimo lebih transparan dan berkeadilan, saya berharap Erwin berhasil membawa Parimo Pada Perubahan nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat” pungkas ISL. (**)
