PARIMO, LENSA JURNAL – Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam penambahan jumlah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tanpa prosedur resmi. Penegasan itu disampaikannya saat menanggapi isu dugaan penambahan WPR yang mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong, Selasa (28/10/2025).
Erwin menilai isu tersebut harus disikapi secara transparan dan objektif, agar kebenaran dapat diungkap tanpa spekulasi di publik. Ia pun mengusulkan agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan penambahan WPR secara resmi dan mendalam.
“Memang betul ada isu itu, tapi saya tidak bisa melaporkan diri saya sendiri. Karena itu, saya minta DPRD membentuk Pansus, sehingga hasilnya objektif dan bisa memberikan rekomendasi, baik kepada Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pemerintah daerah,” tegas Erwin kepada wartawan, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Bupati Erwin juga menuturkan akan menunggu hasil investigasi DPRD sebelum mengambil langkah lanjutan.
Bila nantinya ditemukan pelanggaran, ia memastikan sanksi akan diberikan sesuai aturan hukum yang berlaku, baik dalam ranah disipliner maupun pidana.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu ada sanksinya. Kita pelajari dulu, apakah masuk ranah disipliner atau pidana. Semua harus sesuai aturan,” ujarnya.
Olehnya ia mengimbau masyarakat, untuk tidak berspekulasi atau menuduh pihak tertentu sebelum hasil resmi Pansus DPRD keluar.
“Jangan dulu mengandai-andai. Kita tunggu hasil kerja DPRD, nanti semuanya akan terang. Kalau memang ada unsur pelanggaran, pasti akan ditindak,” tandasnya. (AL)
