PARIMO, LENSA JURNAL – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Yushar melayangkan kritikan terhadap Pemerintah Daerah terkait masih berbelitnya proses perizinan bagi petani dan nelayan hingga buruknya penataan kawasan perkotaan.
Dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong dengan agenda penyampaian laporan hasil reses pada Senin (18/5/2026), Yushar meminta Pemerintah Daerah segera membenahi pelayanan publik dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid.
Ia menerangkan, saat ini banyak petani dan nelayan di wilayah Parigi Moutong mengeluhkan proses administrasi yang dinilai masih berbelit meski seluruh persyaratan telah dipenuhi. Kondisi itu dinilai menghambat masyarakat kecil yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian dan perikanan.
“Kasihan petani dan nelayan. Semua persyaratan sudah mereka urus, tapi tetap dipersulit. Jangan hanya pidato tanpa solusi. Seharusnya, pemerintah daerah wajib menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Terutama bagi petani dan nelayan,” tegasnya.
Terkait buruknya penataan kawasan perkotaan, terlihat dari ranting dan batang pohon hasil penebangan yang masih dibiarkan menumpuk di tepi jalan sekitar Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong.
“Ini muka kota. Di samping Kantor Dinas PUPRP sampai turun ke bawah itu sampah pohon semua. Ranting dan batang kayu dibiarkan begitu saja. Kalau ada orang jatuh bisa berbahaya,” katanya.
Yushar juga menyoroti jalur dua menuju arah selatan yang disebut telah berubah menjadi lokasi pembuangan sampah liar.
Menurutnya, hingga kini belum terlihat langkah penanganan maupun penindakan terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan di kawasan tersebut.
“Kalau mau menuju arah selatan, jalur dua itu semua jadi tempat pembuangan sampah. Saya tidak tahu memang itu sengaja dijadikan tempat buang sampah atau bagaimana,” ungkapnya.
Persoalan minimnya penerangan jalan turut menjadi perhatian. Ia menilai kondisi jalan yang gelap, terutama di kawasan jalur dua hingga ruas Jalan Trans Sulawesi, berpotensi membahayakan pengguna jalan dan meningkatkan risiko tindak kriminalitas pada malam hari.
“Jalur dua sampai Jalan Trans Sulawesi itu gelap sekali. Kalau lewat jam 10 malam, masyarakat harus hati-hati karena rawan kriminalitas. Padahal itu jalan umum,” terangnya.
Untuk itu, ia berharap agar Pemerintah Daerah segera melakukan pembenahan terhadap pelayanan publik, kebersihan, dan infrastruktur dasar. Sehingga wajah ibu kota Kabupaten Parigi Moutong menjadi lebih tertata dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat.
“Tidak usah jauh-jauh. Benahi dulu wajah kota kita. Sampah di kiri kanan jalan, penerangan minim, ini yang pertama dilihat orang saat masuk ke Parigi Moutong,” pungkasnya. (AL)
