PARIMO, LENSA JURNAL – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Arifin Dg Palalo menyoroti lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong dengan agenda pembahasan laporan hasil reses dan dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, hingga pertengahan tahun masih banyak program yang telah dianggarkan dalam APBD 2026 namun belum direalisasikan. Bahkan, saat DPRD meminta penjelasan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jadwal pelaksanaannya disebut baru akan dimulai pada triwulan IV.
“Saat ini, fakta di lapangan belum ada realisasi anggaran. Padahal programnya sudah ada. Ketika kami menanyakan ke OPD, ada yang menyebut triwulan IV, bahkan ada yang mengatakan kemungkinan baru terealisasi di triwulan IV,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan melakukan penelusuran terhadap seluruh program yang telah dianggarkan tetapi belum dijalankan. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada Juli 2026.
“Mulai Juli nanti, kami akan memeriksa program-program apa saja yang sudah dianggarkan dalam APBD 2026 tetapi belum direalisasikan,” katanya.
Selain menyoroti realisasi anggaran, Arifin juga mengangkat persoalan lingkungan, khususnya kondisi pepohonan di kawasan ibu kota Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai membutuhkan penanganan lebih serius.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sehingga pelayanan dan penanganan sektor lingkungan belum berjalan maksimal.
“Kalau DLH mendapatkan anggaran sesuai ketentuan pemerintah, yakni 3 persen dari APBD, saya yakin penanganannya bisa maksimal. Namun saat ini Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hanya mengalokasikan sekitar 0,1 persen,” ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap ke depan, Komisi III DPRD Parigi Moutong terus mengawal peningkatan anggaran sektor lingkungan hidup agar sesuai dengan porsi ideal.
“Dukungan anggaran yang memadai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan persoalan lingkungan di daerah. Olehnya kami berharap, Komisi III dapat mengawal alokasi anggaran untuk DLH dengan target mencapai 3 persen dari APBD,” pungkasnya. (AL)
