PARIMO, LENSA JURNAL – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengalami kendala dalam merealisasikan sejumlah program kerja (proker) pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut disebabkan belum terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti menuturkan bahwa usulan kegiatan di sektor pendidikan sejatinya cukup banyak.
“Hingga kini seluruh program masih berada pada tahap perencanaan. Karena belum adanya kepastian anggaran,” ujar Sunarti di Parigi, belum lama ini.
Ia pun menjelaskan, Disdikbud Parigi Moutong saat ini tidak lagi mengelola pekerjaan fisik. Sehingga fokus kebijakan dialihkan pada peningkatan mutu di satuan pendidikan, khususnya pada kualitas guru dan proses pembelajaran.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut sejalan dengan program unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu penyesuaian kebijakan nasional yang diterapkan adalah perubahan sistem evaluasi pendidikan di sekolah.
Ia juga memaparkan bahwa Sistem Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang sebelumnya diterapkan kini ditiadakan dan digantikan dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Meski memiliki fungsi yang mirip dengan ujian nasional pada masa lalu, TKA tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan peserta didik.
“Penentuan kelulusan tetap menjadi kewenangan masing-masing sekolah. TKA lebih difokuskan sebagai alat untuk mengukur kemampuan akademik siswa dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran,” ungkap Sunarti.
Selain peningkatan mutu pendidikan dasar, Disdikbud Parigi Moutong, kata dia, juga menyiapkan dukungan anggaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan makanan tambahan bagi peserta didik TK dan PAUD sebagai upaya pencegahan stunting.
“Kami terus mendukung sejumlah program nasional lintas sektor. Baik itu penurunan angka stunting, pencegahan anak putus sekolah, serta upaya penurunan angka kemiskinan di daerah,” pungkasnya. (BI)
