PARIMO, LENSA JURNAL – Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rusno Tanriono melontarkan kritik tajam terhadap kualitas pelayanan dan tata kelola anggaran di RSUD Anuntaloko Parigi. Ia menilai, besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan setiap tahun belum sebanding dengan pelayanan yang diterima masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Rusno dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong, yang membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, sebagai rumah sakit rujukan daerah, RSUD Anuntaloko Parigi seharusnya menjadi representasi pelayanan kesehatan yang profesional dan responsif. Namun, berbagai persoalan mendasar masih terus dikeluhkan masyarakat, mulai dari lambannya penanganan pasien hingga lemahnya manajemen internal.
“Sebagai rumah sakit rujukan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Salah satunya pelayanan terhadap pasien kerap dikeluhkan, termasuk tata kelola anggaran,” tegas Rusno.
Ia menyebut, keluhan masyarakat bukan lagi kejadian sporadis, melainkan persoalan berulang yang menunjukkan belum adanya pembenahan sistematis. Adapun salah satu permasalahan yang paling sering disampaikan warga kepadanya, yaitu lamanya waktu tunggu pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Bahkan, dalam sejumlah kasus lainnya, penanganan pasien disebut baru dilakukan setelah adanya intervensi pihak tertentu. Kondisi ini, menurutnya, sangat memprihatinkan karena IGD merupakan pintu utama pelayanan medis yang seharusnya cepat dan sigap.
“IGD adalah garda terdepan. Kalau di situ saja sudah bermasalah, maka kepercayaan masyarakat bisa menurun,” ujarnya.
Selain pelayanan, Rusno juga menyoroti temuan BPK terkait pengelolaan keuangan. Dalam laporan hasil pemeriksaan RSUD Anuntaloko Parigi, ditemukan persoalan pada pengadaan Medical Operating Theatre (MOT) senilai sekitar Rp900 juta, serta kelebihan pembayaran jasa medis yang mencapai kurang lebih Rp200 juta.
Ia menilai, temuan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Oleh karena itu, ia mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Temuan ini harus ditindaklanjuti secara serius. Pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah tidak boleh ditunda,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Ia juga meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, lanjut Rusno, tanpa pembenahan tata kelola dan sistem pelayanan, RSUD Anuntaloko Parigi berisiko terus menjadi beban APBD tanpa mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Parigi Moutong. Ia pun berharap agar momentum pembahasan di Pansus DPRD menjadi titik awal perbaikan menyeluruh.
“Tujuannya, agar rumah sakit benar-benar berfungsi sebagai institusi pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pasien,” pungkasnya. (AL)
