PARIMO, LENSA JURNAL – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan kunjungan ke Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, untuk meninjau langsung kondisi bangunan Sekolah Dasar Kecil (SDK) Terpencil Dusun IV Ogolau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Ahad (3/5/2026).
Kemendikdasmen memastikan semua usulan perbaikan sarana dan prasarana yang sebelumnya diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), telah melalui proses verifikasi.
Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim mengatakan pihaknya turut mendampingi tim Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikdasmen selama proses kunjungan berlangsung. Tujuannya, guna memastikan seluruh aspek yang diusulkan dapat ditinjau secara menyeluruh.
“Kami telah menerima pemberitahuan terkait agenda kunjungan ini sejak 2 Mei 2026,” ujar Ibrahim.
Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen menjadi langkah penting dalam percepatan penanganan sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Ibrahim menjelaskan bahwa proses verifikasi difokuskan pada usulan bantuan yang telah diajukan pihaknya dalam tiga tahun terakhir.
“Nantinya hasil peninjauan ini akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas pembangunan sekolah,” jelasnya.
Ia menerangkan, kunjungan Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikdasmen merupakan respons cepat atas unggahan seorang guru SDK Terpencil Ogolau di media sosial yang memperlihatkan kondisi sekolah yang memprihatinkan.
“Konten yang diunggah itu ditemukan Direktorat Pendidikan Dasar. Alhamdulillah langsung ditindaklanjuti oleh Tim Tata Kelola Sarana dan Prasarana Revitalisasi Direktorat Pendidikan Dasar,” kata Ibrahim.
Dari hasil pengecekan di lokasi, tim Kemendikdasmen memastikan kondisi sekolah sesuai dengan data yang dilaporkan serta yang beredar di media sosial. Saat ini, SDK Terpencil Ogolau baru memiliki dua ruang kelas dan belum dilengkapi berbagai fasilitas dasar penunjang pendidikan.
Fasilitas yang belum tersedia di antaranya ruang kepala sekolah, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, laboratorium, rumah dinas guru, hingga sarana sanitasi berupa WC.
“Tim juga mengecek lahan kosong di sekitar sekolah. Alhamdulillah masih tersedia kurang lebih 1.000 meter persegi yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas penunjang lainnya,” jelas Ibrahim.
Ia menambahkan, pihak sekolah saat ini diminta segera melengkapi dokumen administrasi lahan, termasuk pengurusan surat kepemilikan tanah bersama Pemerintah Desa Tibu. Dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk merealisasikan pembangunan fasilitas sekolah.
Menurutnya, dokumen yang ada saat ini belum disertai surat resmi kepemilikan atas nama sekolah sehingga perlu segera dilengkapi agar proses pembangunan dapat dipercepat.
Selain meninjau sarana pendidikan dasar, tim Kemendikdasmen juga menyoroti belum tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tibu. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kesiapan anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
Akibat belum adanya layanan PAUD, anak-anak di desa tersebut langsung masuk sekolah dasar tanpa memperoleh pendidikan usia dini terlebih dahulu.
“Dengan adanya program wajib belajar 13 tahun, anak usia dini seharusnya sudah mendapatkan layanan PAUD. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan agar usulan tersebut bisa dipenuhi,” pungkas Ibrahim. (AL)
