PARIMO, LENSA JURNAL – Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo menekankan pentingnya seleksi dan identifikasi usulan pembangunan secara ketat oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah yang digelar di Auditorium Kantor Bupati, Rabu (26/2/2025). Dalam sambutannya, Richard menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada ketepatan dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, setiap OPD diminta untuk tidak hanya sekadar mengusulkan kegiatan, tetapi juga melakukan seleksi yang cermat terhadap seluruh aspirasi yang masuk dari berbagai tingkatan.
“Saya minta seluruh OPD betul-betul menyeleksi usulan dengan baik. Kita tidak bisa membangun secara asal-asalan. Setiap usulan harus selaras dengan arah pembangunan daerah dan berdasarkan skala prioritas yang jelas,” tegas Richard.
Ia menerangkan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang dilaksanakan sebagai bentuk pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah. Olehnya, pembangunan di Parigi Moutong harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pj Bupati Richard juga menyampaikan bahwa tema RKPD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026 adalah “Kolaborasi dalam Sinergitas dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi”, yang didukung oleh tiga pilar utama, yakni penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah.
“Penyusunan RKPD harus mencerminkan semangat kolaborasi, baik antarlembaga, antarwilayah, maupun dengan seluruh pemangku kepentingan. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh sinergi untuk menggerakkan pembangunan ekonomi secara merata,” ujarnya.
Untuk itu, Richard mengingatkan agar usulan program dari Musrenbang Desa dan Kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, hingga rancangan awal RKPD, harus diselaraskan dengan tema besar dan arah kebijakan daerah. Menurutnya, penyelarasan ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Ia pun menekankan bahwa OPD harus memperhatikan skala prioritas, kemampuan fiskal daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, program yang diusulkan benar-benar berdampak dan tidak bersifat seremonial semata.
“Jangan sampai kita menyusun program yang tidak sesuai dengan kebutuhan. OPD harus mulai mengusulkan kegiatan berbasis data dan analisis kondisi riil masyarakat, serta memperhatikan dinamika dan perubahan yang terjadi,” jelasnya.
Di sisi lain, Richard juga menyoroti pentingnya inovasi dalam setiap rancangan program. Ia menilai bahwa daerah yang ingin maju harus mendorong inovasi dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan.
“Inovasi daerah adalah suatu keharusan. Kita harus berani keluar dari pola lama dan mulai berpikir lebih kreatif, efektif, dan efisien,” tandasnya.
Di akhir arahannya, Richard meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk terus melakukan pendampingan intensif kepada seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa Bappelitbangda harus ikut mengawal proses penyusunan RKPD dari awal hingga tahap akhir agar hasil yang dicapai benar-benar terarah dan berkualitas.
Ia berharap, melalui forum ini, seluruh stakeholder mampu menyatukan pandangan, menyelaraskan program, dan menyusun rencana kerja yang responsif terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat.
“Saya minta Bappelitbangda jangan hanya mengumpulkan usulan, tetapi juga mendampingi dan mengevaluasi. Proses ini penting agar perencanaan kita benar-benar matang dan siap dilaksanakan,” pungkasnya. (AF)
