PARIMO, LENSA JURNAL – Untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam bidang perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu, Muliana, bersama rombongan melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, pada Selasa (21/1/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Parigi Moutong tersebut, membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pelaksanaan kegiatan Tax Gathering yang akan digelar dalam waktu dekat.
Muliana menjelaskan bahwa KPP Pratama Palu berencana menyelenggarakan kegiatan Tax Gathering pada 13 Februari 2025. Kegiatan ini dirancang sebagai ajang apresiasi, edukasi, dan silaturahmi antara KPP dan satuan kerja (satker) di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Parigi Moutong.
“Tax Gathering kami rancang untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memberikan sosialisasi terkait kebijakan perpajakan terbaru kepada Satker. Ini juga sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemda dalam pencapaian target kami di tahun 2024,” ujar Muliana.
Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Palu berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kontribusi aktif Pemerintah Daerah dalam mendukung kepatuhan pajak dan pelaporan keuangan yang akuntabel.
“Capaian kami adalah hasil kolaborasi, bukan kerja sendiri. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengucapkan terima kasih, sekaligus menyampaikan informasi penting mengenai regulasi perpajakan kepada para mitra pemerintah,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, menyambut baik kunjungan KPP Pratama Palu. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah siap mendukung kegiatan Tax Gathering dan akan hadir secara langsung dalam acara tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap kerja sama lintas kelembagaan.
“Kami tentu menyambut baik undangan ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong akan mendukung penuh kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi dengan KPP Pratama Palu. Kami memahami pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah,” kata Richard.
Richard juga menegaskan, bahwa edukasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terhadap kewajiban fiskal. Untuk itu, ia berharap kegiatan nantinya dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah.
“Semakin banyak pemahaman yang benar tentang pajak, maka semakin kuat juga tata kelola keuangan kita. Ini penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tandasnya. (AF)
