PARIMO, LENSA JURNAL – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Suyadi mendorong Pemerintah Daerah segera memperbaiki akses pelayanan kesehatan dan infrastruktur dasar di Kecamatan Bolano Lambunu.
Upaya tersebut sebagai tindak lanjut atas keluhan warga Desa Karya Mandiri bersama empat desa lainnya.
“Warga di Kecamatan Bolano Lambunu mengaku lebih mudah menjangkau Puskesmas Mepanga, namun masih diarahkan berobat ke Puskesmas Ongka Malino. Hal ini karena sistem pelayanan yang mengacu pada wilayah administrasi,” ungkap Suyadi dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan hasil reses yang dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, Senin (18/5/2026).
Ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, warga sebenarnya lebih dekat ke Puskesmas Mepanga. Tetapi karena masih melihat pelayanan berdasarkan wilayah administrasi, warga diarahkan ke Puskesmas Ongka Malino.
Padahal, jarak menuju Puskesmas Mepanga hanya sekitar lima kilometer, sedangkan ke Puskesmas Ongka Malino mencapai tujuh hingga delapan kilometer.
Ia menilai, meski warga tetap dapat memperoleh pelayanan di Puskesmas Mepanga, namun sepenuhnya belum maksimal karena ketersediaan obat-obatan dan kuota pelayanan masih menjadi tanggung jawab Puskesmas Ongka Malino.
Akibatnya, warga yang telah menjalani pemeriksaan di Puskesmas Mepanga masih harus melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh. Kondisi itu dinilai membebani masyarakat, baik dari sisi biaya maupun waktu tempuh.
“Saya meminta Pemerintah Daerah agar mengutamakan kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan terdekat. Sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, Suyadi juga menyoroti kondisi infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian pemerintah. Menurutnya, akses menuju Puskesmas Ongka Malino belum memadai meski lokasinya hanya sekitar 100 meter dari jalan nasional.
“Tidak ada drainase, jalannya juga belum pernah dilakukan peningkatan. Ini menjadi keluhan warga karena fasilitas pelayanan dasar seharusnya didukung infrastruktur yang layak,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat juga meminta Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur umum, mulai dari perbaikan jembatan yang rusak, peningkatan jalan penghubung antardesa, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah sekolah yang masih membutuhkan peningkatan akses jalan, lanjut Suyadi, di antaranya SMK Kasimbar, SMK Sienjo, serta SMP Negeri 3 Bolano Lambunu di Desa Tinombala Jaya.
Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dinas yang menangani pelayanan dasar dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP), dapat memperkuat koordinasi agar kebutuhan mendesak masyarakat menjadi prioritas pembangunan daerah ke depan.
“Harapan kami, pelayanan dasar benar-benar terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur, sehingga kebutuhan warga bisa segera teratasi,” pungkasnya. (AL)
