PARIMO, LENSA JURNAL – Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase menegaskan kepada seluruh jajarannya agar memaksimalkan penggunaan anggaran yang semakin terbatas dengan memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (raker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kamis (7/5/2026). Raker tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemangku kepentingan, pemerintah kecamatan hingga desa.
“Raker ini akan terus dilaksanakan secara bergilir di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong, karena menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebutuhan di lapangan dengan hasil Musrenbang dan reses DPRD,” ujar Erwin.
Ia mengatakan, raker serupa sebelumnya telah digelar di Kecamatan Taopa dan Moutong sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam memetakan persoalan prioritas di setiap wilayah.
Erwin mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada APBD maupun dana desa. Bahkan, pemerintah pusat disebut akan kembali menerapkan kebijakan serupa pada tahun mendatang.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran OPD tetap optimistis dengan menyusun perencanaan yang matang serta memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah pemerintah pusat yang nantinya akan dikembalikan ke daerah melalui sejumlah program prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Namun, di sisi lain kebijakan tersebut membuat Pemerintah Daerah belum mampu merealisasikan sejumlah pembangunan fisik yang masih sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pembangunan jembatan rusak, normalisasi sungai, penanganan abrasi pantai, hingga perbaikan jalan.
“Saat ini hampir seluruh daerah mengalami kesulitan melaksanakan kegiatan fisik. Ditambah lagi pemerintah daerah harus menanggung belanja gaji PPPK, sehingga anggaran yang tersedia harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Parigi Moutong juga harus membiayai sejumlah program prioritas daerah. Di antaranya layanan ambulans gratis, pengantaran jenazah gratis, seragam sekolah gratis, serta program BERANI Sehat. Khusus untuk pembiayaan BPJS Kesehatan dalam mendukung BERANI Sehat, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp21 miliar setiap tahun.
Erwin menegaskan, pembiayaan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, Erwin juga menyoroti rendahnya realisasi pembentukan Koperasi Merah Putih. Dari target 170 desa, hingga saat ini baru 29 desa yang telah membentuk koperasi.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan lahan, karena sebagian desa belum memiliki aset seluas 1.000 meter persegi sebagai syarat pembangunan koperasi.
Ke depan, ia berharap agar persoalan tersebut dapat menjadi perhatian bersama. Sehingga pembentukan Koperasi Merah Putih segera dipercepat.
“Pelaksanaan raker secara rutin bersama OPD dan pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi persoalan secara langsung di lapangan, serta merumuskan solusi sesuai kewenangan masing-masing. Apa yang menjadi kewenangan kabupaten akan segera ditindaklanjuti, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat akan kami usulkan agar mendapat penanganan,” pungkasnya. (AL)
