PARIMO, LENSA JURNAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan hingga ke wilayah pelosok. Salah satunya, melalui penguatan layanan kesehatan primer dan berbagai program inovasi daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, merata, dan berkualitas.
Komitmen itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple saat membuka Rapat Koordinasi Program Sehat dalam Penguatan Layanan Kesehatan Primer di Aula Lantai II Kantor Bupati setempat, Kamis (7/5/2026).
“Penguatan layanan kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat. Termasuk kesehatan seksual dan reproduksi,” ujar Aswini dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menitikberatkan pada transformasi sistem kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta pemerataan layanan kesehatan yang inklusif.
Olehnya untuk mendukung upaya tersebut, Pemkab Parigi Moutong, kata dia, telah menjalankan sejumlah inovasi, di antaranya Program BERANI Sehat dan Gerakan Sehat Bersama.
Ia memaparkan bahwa program BERANI Sehat difokuskan pada peningkatan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Melalui program ini, kami berharap dapat mendorong masyarakat agar berperan aktif menjaga kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan,” tuturnya.
Selain memperluas jangkauan pelayanan hingga pelosok, program tersebut juga memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan respons terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, serta mengoptimalkan pelayanan ibu dan anak, keluarga berencana, hingga penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sementara untuk program Gerakan Sehat Bersama diproyeksikan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memberdayakan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan inklusif.
Dalam kesempatan itu, Aswini turut mengungkapkan sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan data, tercatat sebanyak 130 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 10 kasus kematian ibu, serta 81 kasus kematian anak.
“Tentunya, kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak,” ungkapnya.
Ia pun menyebut bahwa hal serupa juga terjadi di bidang gizi. Dimana prevalensi stunting di Kabupaten Parigi Moutong masih berada pada angka 9,3 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan intervensi perbaikan gizi dan kesehatan reproduksi, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Di sisi lain, capaian peserta KB aktif telah mencapai 69,87 persen dan KB pasca persalinan sebesar 47,20 persen. Meski menunjukkan hasil yang cukup baik, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar program perencanaan keluarga berjalan lebih optimal.
Aswini juga mengungkapkan terdapat 32 kasus HIV di Kabupaten Parigi Moutong. Karena itu, Pemerintah Daerah terus mendorong edukasi, upaya pencegahan, serta penyediaan layanan kesehatan yang inklusif dan bebas diskriminasi.
Ia menegaskan, berbagai tantangan kesehatan tersebut membutuhkan langkah terpadu melalui sinergi antara kebijakan nasional dan program daerah, dengan mengedepankan pendekatan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
“Kami berharap rapat koordinasi ini semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, serta menghasilkan langkah konkret dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi di daerah,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri unsur Forkopimda Parigi Moutong, Provincial Manager Program Sehat Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Pimpinan Aisyiyah Sulawesi Tengah selaku Koordinator Community Mobilization Officer Program Sehat Sulawesi Tengah, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Parigi Moutong, serta Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Parigi Moutong. (BI)
