banner 728x250

Warga Terdampak Kekeringan–Karhutla Harus Diberi Bantuan Sosial

Warga Terdampak Kekeringan–Karhutla Harus Diberi Bantuan Sosial
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred Masboy Tonggiroh. Foto: Aid Lumpati/Lensajurnal

PARIMO, LENSA JURNAL – Ketua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Alfred Masboy Tonggiroh menilai kondisi warga yang terdampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah telah memasuki tahap darurat.

Ia meminta Pemerintah Daerah Parigi Moutong segera turun tangan memberikan bantuan sandang dan pangan. Hal tersebut menyusul dampak gagal panen serta kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

banner 728x250

Alfred mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat masyarakat di Kecamatan Parigi Barat dan Parigi Tengah yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di wilayah Kecamatan Parigi Utara dan Siniu.

“Pemerintah harus segera memberikan bantuan sandang dan pangan. Sebab, dampak yang dirasakan masyarakat terus bertambah,” tegas Alfred saat dihubungi melalui telepon, Senin (9/2/2026).

Terkait karhutla di Desa Avolua dan Desa Uevolo, Alfred menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Parigi Moutong. Menurutnya, upaya pemadaman memang telah dilakukan, namun belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses menuju lokasi serta kondisi angin kencang yang menyebabkan api mudah menjalar.

“Kemarin saya sudah sampaikan ke Bupati terkait karhutla di Desa Avolua dan Uevolo. Mereka sudah berupaya, tapi tidak maksimal,” ujarnya..

Ia menjelaskan, upaya pemutusan rantai api juga sulit dilakukan karena kondisi angin yang memungkinkan api mudah merambat dari satu titik ke titik lain. Oleh karena itu, Alfred mendorong agar seluruh aparat digerakkan serta meminta Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk BPBD, untuk membantu penanganan karhutla.

“Kalau hanya mengandalkan kekuatan daerah dengan keterbatasan peralatan dan tenaga, tentu tidak sanggup. Harus ada koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPBD,” ungkapnya.

Selain penanganan karhutla, Alfred juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta tidak membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan.

Ia mengingatkan, api kecil sekalipun dapat dengan cepat membesar dan menimbulkan kebakaran yang luas.

“Kami sudah imbau masyarakat agar serius menyikapi persoalan ini. Jangan membakar dan jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau api sudah besar, batu pun bisa jadi api,” kata dia.

Terkait kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih di Kecamatan Parigi Barat dan Parigi Tengah, Alfred menanggapi adanya peralihan aliran sungai yang tidak terjadwal oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya, kondisi tersebut berdampak pada sejumlah desa, termasuk Desa Lobu.

Menurutnya, hal ini dikarenakan aliran sungai di Bendungan Tamolaya yang dialihkan untuk kebutuhan pertanian tanpa pengaturan pembagian air yang jelas. Untuk itu, ia meminta agar pengelolaan air irigasi harus dilakukan dengan penjadwalan yang tegas dan pengawasan yang ketat.

Pembagian air, kata dia, juga harus memperhatikan kebutuhan petani dan masyarakat, karena berpotensi memicu konflik sosial.

“Kalau itu lahan petani, harus ada penjadwalan dan penjagaan pintu irigasi. Kalau tidak diatur, orang bisa buka sendiri dan itu berbahaya,” jelas Alfred.

Ia menegaskan, pembagian air yang tidak adil dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Berdasarkan pengalamannya, wilayah yang mengalami kekurangan irigasi harus memiliki kejelasan pembagian air sesuai jam dan kebutuhan, serta dijaga secara ketat.

“Kalau tidak dijaga, orang yang butuh air bisa buka sendiri, bahkan tengah malam. Ini yang berbahaya dan bisa memicu konflik,” tambahnya.

Alfred juga menyoroti dampak lanjutan dari kekeringan dan karhutla yang menyebabkan gagal panen di wilayah Parigi Barat dan Parigi Utara. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berharap adanya bantuan dari Pemerintah Daerah.

“Tanaman gagal panen, masyarakat sudah teriak mau makan apa. Artinya mereka berharap ada bantuan dari pemerintah,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah masuk kategori bencana sehingga penanganannya tidak boleh menunggu terjadinya bencana lain. Ia menilai Pemerintah Daerah seharusnya segera menyalurkan bantuan sosial berupa sandang dan pangan kepada warga terdampak, baik akibat kekeringan maupun kebakaran lahan pertanian.

“Kalau sudah sekritis itu, harus ada upaya segera. Bantuan seperti sembako harus diberikan. Bukan menunggu bencana lain baru ada bantuan,” imbuhnya.

Sebagai Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred menyatakan akan terus mendorong Pemerintah Daerah agar segera melakukan identifikasi lapangan dan mengambil langkah-langkah konkret, termasuk penyaluran bantuan sosial secara gratis bagi warga yang benar-benar terdampak.

“Kalau memang sudah susah mendapatkan makanan karena gagal panen, tentu harus ada intervensi pemerintah, dengan memberikan bantuan beras dan kebutuhan pokok lainnya,” tutur Alfred.

Saat ditanyakan terkait rencana peninjauan lapangan, Alfred memastikan bahwa jajarannya telah mulai turun ke sejumlah lokasi terdampak. Sementara dirinya belum dapat ikut serta karena masih berada di luar daerah.

“Pasti ada peninjauan. Sebelumnya teman-teman di DPRD sudah turun lapangan,” pungkas Alfred. (AL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *