PARIMO, LENSA JURNAL – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Yusnaeni meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah itu agar memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Evaluasi Pemerintahan Digital Daerah yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo) Kabupaten Parigi Moutong di Ruang Rapat Diskominfo setempat, Selasa (14/7/2026).
Yusnaeni dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintahan saat ini dituntut terus bertransformasi guna menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Transformasi digital merupakan salah satu pilar utama reformasi birokrasi yang harus diwujudkan oleh seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui digitalisasi ini, kita tidak hanya memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga membangun budaya kerja baru yang lebih adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berbasis data,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah untuk bergerak bersama dalam satu tujuan. Olehnya, sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memberikan panduan teknis kepada seluruh OPD dalam melaksanakan penilaian mandiri pemerintahan digital sebagai tahapan awal evaluasi kinerja.
Melalui proses ini, lanjutnya, Pemerintah Daerah dapat mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara objektif. Mulai dari keterpaduan layanan publik berbasis digital, pemanfaatan data lintas sektor, penguatan keamanan siber, tata kelola teknologi informasi, hingga efektivitas kebijakan dan kelembagaan pendukung.
Untuk itu, ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memahami setiap indikator penilaian, serta menyusun data dukung yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berpesan, jangan jadikan penilaian ini sekadar pemenuhan administrasi, melainkan sarana evaluasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan langkah perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menuturkan, sejalan dengan visi pembangunan daerah yakni Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa, transformasi digital menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.
Sebab, digitalisasi mampu menghadirkan birokrasi yang lebih sederhana, proses pelayanan yang lebih cepat, pengambilan keputusan berbasis data, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Karena itu, saya meminta seluruh kepala OPD agar memberikan perhatian penuh, memperkuat koordinasi lintas bidang, serta terus membangun kolaborasi. Sehingga sistem yang dikembangkan dapat terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfo Parigi Moutong, Hairudin menjelaskan kegiatan tersebut diikuti seluruh OPD dan perwakilan dari 23 kecamatan secara daring melalui Zoom.
“Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan, karena bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE,” jelasnya.
Ia juga mengatakan terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan evaluasi SPBE. Yakni memperkuat sinergi dan komitmen seluruh OPD, memastikan data yang diinput valid dan akurat. Selain itu, memastikan setiap inovasi digital benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi.
Hairudin mengungkapkan pada penilaian SPBE tahun 2025, Kabupaten Parigi Moutong memperoleh nilai 0,0 karena belum ada pengisian data yang disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.
Olehnya, ia meminta seluruh OPD untuk segera melengkapi seluruh indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing dan melakukan pengisian penilaian mandiri sebelum batas waktu ditetapkan hingga 7 Agustus 2026.
“Kami harap sebelum tanggal 7 Agustus, seluruh indikator tanggung jawab masing-masing OPD sudah terinput secara lengkap. Sampai saat ini baru satu aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang telah melalui penilaian teknis atau IT assessment, yakni Aplikasi SIKELOR,” pungkasnya. (*/AL)
