PARIMO, LENSA JURNAL – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar mengurangi belanja yang bersifat konsumtif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Parigi Moutong, Adnyana Wirawan mengatakan komposisi belanja daerah masih perlu diperbaiki dengan memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dibandingkan belanja konsumtif.
“Belanja modal harus diperkuat. Infrastruktur dasar dan aset produktif merupakan investasi pemerintah yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Adnyana saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap penjelasan bupati mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di DPRD setempat, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, dengan memperbesar alokasi belanja modal dapat mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan aset produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena menghasilkan aset yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Selain komposisi belanja, Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Parigi Moutong terhadap dana transfer pemerintah pusat. Olehnya, Pemda didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi lokal secara professional. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, retribusi daerah, hingga pemanfaatan aset milik daerah.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar kepada Bank Sulteng.
Menurut Adnyana, kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, terukur, transparan, dan akuntabel agar benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagi Fraksi Partai Golkar, lanjut Adnyana, pembahasan APBD bukan sekadar memenuhi agenda konstitusional. Tetapi menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak kepada kepentingan masyarakat, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong secara berkelanjutan. (AL)
