PARIMO, LENSA JURNAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus memperketat pengawasan harga pangan sebagai langkah menjaga stabilitas inflasi daerah.
Upaya tersebut sebagai tindak lanjut setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian secara virtual, berlangsung di ruang rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (13/7/2026).
Rakor ini diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimpel bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam rakor itu, pemerintah pusat menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi nasional, terutama melalui pengendalian harga komoditas pangan strategis seperti bawang putih, beras, dan minyak goreng.
Menindaklanjuti hal tersebut, Aswini Dimpel meminta seluruh perangkat daerah terkait segera melakukan langkah-langkah konkret di lapangan.
Aswini menekankan pentingnya pengawasan harga beras, khususnya di luar penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar harga tetap berada pada tingkat yang wajar di masyarakat.
“Hal utama yang perlu kita lakukan bersama yaitu menelusuri rantai distribusi beras mulai dari penggilingan hingga ke pasar. Tujuannya, untuk mengetahui struktur biaya dan harga jual yang ideal,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa hasil pemantauan tersebut nantinya, akan menjadi dasar penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media sebagai bentuk transparansi harga.
Selain beras, Aswini juga menyoroti tingginya harga ikan di pasaran. Untuk itu, ia meminta perangkat daerah terkait agar segera mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, baik yang dipengaruhi kondisi cuaca, aktivitas melaut, maupun faktor distribusi dan biaya operasional nelayan.
“Nantinya hasil kajian ini akan menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa Pemkab Parigi Moutong ke depan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, pelaku usaha, serta instansi teknis, guna menyusun strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi.
Di sektor usaha mikro dan pertanian, misalnya, Pemerintah Daerah akan mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung peningkatan produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sedangkan khusus komoditas cabai, Pemerintah Daerah akan melanjutkan program pemanfaatan pekarangan pangan dengan mengajak masyarakat menanam cabai di lingkungan rumah.
“Untuk penyaluran bibit kepada petani akan dijadwalkan kembali pada Agustus mendatang. Upaya ini guna menjaga ketersediaan pasokan,” kata dia.
Sementara untuk komoditas bawang, Pemkab Parigi Moutong akan menjajaki kerja sama antara pelaku usaha dan pemasok guna menjaga kelancaran distribusi serta kestabilan harga di pasar. Termasuk, melakukan pemantauan secara menyeluruh mulai dari tingkat produsen hingga pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.
“Harapannya melalui berbagai langkah ini, dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan ketersediaan pasokan, serta melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya. (*/AL)
