JAKARTA, LENSA JURNAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus memperjuangkan berbagai kebutuhan petani di wilayah itu.
Dalam kunjungan konsultasi ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Jakarta, Kamis (2/7/2026), DPRD Parigi Moutong mengusulkan permintaan bantuan seperti pestisida, penguatan pendampingan petani, hingga perbaikan infrastruktur irigasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian menjelang musim tanam 2026–2027.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto didampingi anggota lintas komisi, yakni Suyadi, Moh. Irfa’in, Rusno Tandriono, Arnol, Salimun Mantjabo, dan Hi. Sami. Rombongan diterima oleh perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan, di Ruang Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Perkebunan.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk memastikan petani di Parigi Moutong memperoleh dukungan sarana produksi sebelum musim tanam dimulai. Apalagi sejumlah wilayah saat ini tengah menghadapi ancaman serangan hama wereng, ulat grayak, dan tikus sawah yang berpotensi menurunkan hasil panen. Sehingga petani harus memiliki kepastian sarana produksi sebelum musim tanam. Jangan sampai lahan sudah siap, tetapi bantuan pestisida dan lainnya belum tersedia,” ungkap Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto.
Selain meminta kepastian bantuan pestisida, DPRD juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang transparan dan tepat sasaran. Moh. Irfa’in bersama Salimun Mantjabo, Arnol, dan Hi. Sami meminta agar jadwal penyaluran maupun kuota bantuan di setiap kecamatan disampaikan secara terbuka kepada kelompok tani guna mencegah terjadinya penyimpangan.
Pada kesempatan itu, Rusno Tandriono juga mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Menurutnya, perbaikan irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produktivitas sawah sekaligus mendukung efektivitas pengendalian hama.
Sementara, Suyadi menyoroti kondisi pertanian di Kecamatan Mepanga dan Ongka Malino yang menerapkan pola tanam IP300 atau tiga kali tanam dan panen dalam setahun. Pola tanam tersebut menyebabkan siklus hama dan tikus berlangsung tanpa jeda sehingga biaya produksi petani terus meningkat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Suyadi mengusulkan agar Kementan mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam mendampingi petani menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Ia juga meminta dukungan bantuan insektisida dan rodentisida melalui Dinas Pertanian guna membantu petani menekan biaya produksi akibat serangan hama yang berkelanjutan.
Menanggapi berbagai usulan itu, Lolitha Tasik Taparan mengapresiasi inisiatif DPRD Parigi Moutong dalam memperjuangkan kepentingan petani. Kementan RI menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan meminta pemerintah daerah segera melengkapi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), peta sebaran hama, serta dokumen usulan rehabilitasi irigasi Palasa untuk dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
“Kementan akan mengupayakan ketersediaan pestisida di wilayah rawan pada musim tanam 2026–2027. Selain itu, program pendampingan Pengendalian Hama Terpadu beserta dukungan logistik pengendalian hama, akan kami sinkronkan bersama Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah,” pungkas Lolitha. (*/AL)
