PARIMO, LENSA JURNAL – Bencana gempa bumi dan banjir yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Juni 2026 mengakibatkan sebanyak 1.226 jiwa terdampak.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase mengatakan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di berbagai sektor, mulai dari permukiman, infrastruktur, hingga lahan pertanian.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, banjir berdampak pada 402 kepala keluarga (KK) atau 903 jiwa yang tersebar di Kecamatan Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Torue, dan Balinggi.
“Sebanyak 110 jiwa sempat mengungsi akibat banjir, namun seluruhnya kini telah kembali ke rumah masing-masing,” ujar Erwin kepada wartawan saat meninjau lokasi persawahan yang terdampak banjir di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Senin (22/6/2026).
Selain merendam 402 rumah warga, banjir juga berdampak pada kelompok rentan yang terdiri atas 34 lanjut usia, 34 balita, dan 19 bayi. Kebutuhan mendesak masyarakat meliputi matras, selimut, bahan pangan, makanan siap saji, perlengkapan bayi, serta kebutuhan anak-anak.
Tidak hanya itu, banjir turut mengakibatkan kerusakan pada sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Sedikitnya 230 hektare lahan persawahan terdampak, meliputi 80 hektare di Desa Lebagu dan 30 hektare di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, 70 hektare di Desa Masari, serta 50 hektare di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan. Selain itu, sekitar 52 hektare lahan perkebunan dan 30 hektare area perikanan juga terdampak.
Erwin menyampaikan, sebagai upaya untuk membantu petani terdampak, Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Moutong akan menyalurkan 87 ton benih padi berumur genjah dengan masa panen sekitar 80 hari. Bantuan tersebut diproyeksikan mampu mendukung penanaman hingga 3.000 hektare lahan pertanian.
Di sisi lain, kerusakan juga terjadi pada sektor infrastruktur. Sedikitnya lima unit jembatan mengalami kerusakan, termasuk satu jembatan putus dan satu jembatan ambruk di Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi Barat. Kerusakan lainnya meliputi oprit jembatan di Desa Parigi Mpuu dan Desa Kayuboko, serta jembatan penghubung Desa Tolai dan Tolai Timur, Kecamatan Torue. Termasuk, jaringan air bersih sepanjang sekitar 225 meter turut mengalami kerusakan.
Untuk mengantisipasi banjir susulan, Pemkab Parigi Moutong, lanjut Erwin, tengah melakukan normalisasi sungai dan pemasangan geobag di sejumlah titik rawan. Terutama, bantaran sungai yang rusak akan diperkuat dengan pemasangan bronjong.
“Di beberapa lokasi terdapat tikungan aliran sungai yang menyebabkan air meluap ke area pertanian. Titik-titik seperti itu harus segera ditangani agar air tidak kembali masuk ke sawah masyarakat. Kami terus mempercepat penanganan dan pemulihan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” ungkap Erwin.
Sementara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi pada 16 Juni 2026 berdampak pada 96 KK atau 323 jiwa. BPBD Parigi Moutong mencatat sebanyak 96 bangunan mengalami kerusakan, terdiri atas 87 rumah, tiga pagar, empat pura, satu kios, dan satu rumah kos.
Berdasarkan tingkat kerusakannya, sebanyak 92 bangunan mengalami rusak ringan, tiga rusak sedang, dan satu rusak berat. Wilayah terdampak terbesar berada di Desa Bambalemo Ranomaisi, Kecamatan Parigi, disusul Desa Torue, Desa Dolago Padang, dan Desa Boyantongo.
Selain permukiman, gempa juga merusak sejumlah fasilitas umum dan sosial, antara lain satu masjid, satu gereja, dua pura, dua kantor pemerintahan, satu sekolah, jaringan air bersih, drainase, bronjong sungai, serta fasilitas pendukung lainnya.
Erwin mengatakan, data kerusakan akibat gempa telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk diverifikasi sebagai dasar pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terdampak.
Olehnya untuk mempercepat penanganan kedua bencana tersebut, Pemkab Parigi Moutong telah mengajukan penetapan status tanggap darurat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan status itu menjadi dasar penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah sebesar Rp8 miliar, yang juga dialokasikan untuk mendukung program prioritas lainnya, termasuk pengendalian inflasi.
“Penggunaan BTT harus didukung dengan status tanggap darurat. Karena itu proses administrasinya sedang kami selesaikan agar anggaran dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana,” pungkasnya. (AL)
