PARIMO, LENSA JURNAL – Ketua Fraksi Keadilan Rakyat (Fraksi Gabungan PKS-Hanura) DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Mohamad Fadli melaksanakan reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Ahad (24/5/2026).
Reses tersebut dihadiri aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga. Dalam kesempatan itu, Fadli tidak hanya berdialog bersama masyarakat di lokasi kegiatan. Namun, turut mengunjungi rumah-rumah warga untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Fadli yang merupakan Anggota DPRD Parigi Moutong Daerah Pemilihan (Dapil) II, berjanji akan mengawal berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Mulai dari kesejahteraan aparat desa hingga pemerataan program pemerintah.
Sebelumnya, warga mengeluhkan gaji aparat desa bulan April yang hingga kini belum dibayarkan meski Surat Keputusan (SK) pembayaran telah diterbitkan.
Seorang tenaga pendidik juga menyampaikan belum tuntasnya pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu. Selain itu, masyarakat menilai pemangkasan anggaran desa berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Aspirasi lain yang turut mencuat adalah belum meratanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga menyebut, Desa Sigenti Selatan dan beberapa wilayah di Kecamatan Tinombo Selatan hingga kini belum menerima manfaat program tersebut. Sementara sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Parigi Moutong telah lebih dahulu melaksanakannya.
Untuk di bidang pemberdayaan masyarakat, Kelompok Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Desa Sigenti mengusulkan bantuan seragam organisasi.
Selaim itu, ibu-ibu di Dusun IV Sarambu mengajukan permohonan bantuan bosara sebagai sarana penunjang kegiatan mereka. Termasuk, keinginan mengembangkan budidaya durian montong.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Fadli menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dikawal dan dibawa ke DPRD untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait.
Ia menyarankan agar masyarakat segera membentuk kelompok tani sebagai syarat administrasi sebelum mengajukan proposal bantuan. Dengan demikian dapat diperjuangkan melalui program pemerintah.
“Kami sebagai perwakilan Bapak dan Ibu di DPRD akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan, agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui gabungan komisi,” ujar Fadli.
Ia kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Dapil II. Selain melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), ia juga aktif mendampingi warga yang membutuhkan bantuan, termasuk keluarga pasien yang menjalani rujukan ke RSUD Anuntaloko maupun RSIA Devina Parigi.
“Tugas legislator adalah melayani masyarakat dalam berbagai kondisi. Tidak hanya menyerap aspirasi saat reses, melainkan hadir mendampingi warga ketika membutuhkan pelayanan. Terutama saat menjalani rujukan ke rumah sakit di tingkat kabupaten,” pungkasnya. (*/AL)
