PARIMO, LENSA JURNAL – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengungkap sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan layanan kesehatan.
Padahal, program prioritas sektor kesehatan tersebut telah diterapkan hingga tingkat puskesmas dan terintegrasi dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah.
“Program Sehat Bersama telah berjalan seiring dengan program BERANI Sehat milik Pemprov Sulawesi Tengah. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera dibenahi,” ujar Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan saat menghadiri rapat bersama Komisi IV DPRD setempat, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan utama terdapat pada pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE). Meski sistem ini dinilai efektif, penerapannya masih terkendala faktor teknis, seperti keterbatasan jaringan internet dan proses pengoperasian oleh petugas di lapangan.
“SISRUTE ini sangat bagus, hanya karena dioperasikan manusia dan harus didukung jaringan internet, maka terkadang ada kendala,” katanya.
Selain kendala teknis, Irwan menilai sosialisasi dan pengawalan program secara berjenjang masih perlu diperkuat agar mekanisme pelayanan kesehatan dapat dipahami dan dijalankan secara optimal oleh seluruh tenaga kesehatan. Mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.
Sebagai solusi sementara, ia meminta tenaga kesehatan untuk memanfaatkan grup WhatsApp. Tujuannya, untuk mempercepat koordinasi terkait ketersediaan dokter, obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), serta kapasitas ruang perawatan di rumah sakit.
Ia menjelaskan, dalam beberapa kasus, pasien tetap dirujuk meskipun kapasitas ruang perawatan di rumah sakit tujuan telah penuh. Namun, dengan kondisi tersebut pasien tetap ditangani dan memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai keterbatasan fasilitas yang tersedia.
“Terkadang sudah terinformasi di rumah sakit bahwa ada pasien yang akan dirujuk. Namun kondisi ruangan penuh. Kalau dipaksakan tetap dirujuk, kami tetap layani dan menjelaskan agar pasien memahami kondisi yang ada,” imbuhnya.
Irwan menambahkan, layanan rujukan pada dasarnya telah dijamin melalui BPJS Kesehatan bagi peserta aktif. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong juga menghadirkan program pendukung, salah satunya layanan ambulans gratis untuk pemulangan jenazah yang belum ditanggung BPJS.
“Ambulans gratis yang tidak ditanggung BPJS adalah untuk pemulangan jenazah. Tahun lalu, Pemkab Parigi Moutong mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk program ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Bappelitbangda akan terus mengawal perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan secara terpadu guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Parigi Moutong juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan fasilitas pelayanan kesehatan, untuk terus memperkuat koordinasi serta mengevaluasi sistem pelayanan. Sehingga keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat segera diatasi. (BI)
