PARIMO, LENSA JURNAL – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sutoyo mempertanyakan kelanjutan tiga proyek nasional yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan penyelesaian.
Sorotan itu disampaikan Sutoyo dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Dalam forum resmi tersebut, ia menyinggung sejumlah pemberitaan yang muncul sejak Desember lalu mengenai proyek fasilitas publik strategis yang belum juga tuntas dikerjakan.
“Lambannya progres pembangunan ini tentu akan berpotensi menghambat peningkatan layanan dasar bagi masyarakat,” ungkap Sutoyo.
Menurut politisi Partai NasDem itu, persoalan keterlambatan proyek tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab satu komisi tertentu saja di DPRD.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota dewan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal jalannya pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Ini bukan hanya kritik untuk Komisi III atau Komisi IV, tetapi untuk kita semua sebagai anggota DPRD,” tegas Sutoyo.
Dalam penyampaiannya, Sutoyo secara khusus mempertanyakan tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tiga proyek nasional yang dinilai sangat penting bagi pelayanan publik di Parigi Moutong. Ketiga proyek tersebut yakni pembangunan fasilitas laboratorium kesehatan, gedung perpustakaan daerah, serta pembangunan Puskesmas Torue.
Ia menilai keberadaan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah.
“Saya ingin menanyakan secara terbuka bagaimana tindak lanjut dari proyek nasional itu, karena semuanya berpengaruh pada program pemerintahan daerah,” katanya.
Sutoyo menjelaskan, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan layanan dasar yang menjadi fondasi berbagai program pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterlambatan penyelesaian infrastruktur penunjang seperti laboratorium kesehatan, puskesmas, maupun perpustakaan dinilai akan berdampak luas terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, sejumlah program prioritas Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan pendidikan membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai agar dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Layanan dasar seperti kesehatan, Puskesmas, dan perpustakaan memiliki korelasi langsung dengan program daerah. Kalau ini tidak tuntas, dampaknya bisa ke berbagai sektor,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keterlambatan proyek tidak cukup hanya dijelaskan dengan alasan teknis semata. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kendala yang dihadapi sekaligus langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mempercepat penyelesaian pembangunan tersebut.
Sutoyo menuturkan bahwa transparansi informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui perkembangan proyek yang selama ini dinantikan keberadaannya. Karena itu, ia meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan resmi mengenai progres pekerjaan dan rencana tindak lanjutnya secara langsung dalam forum paripurna DPRD.
“Kami mohon penjelasan di paripurna ini, langkah progres apa yang sudah dan akan dilakukan, agar ada kejelasan bagi masyarakat,” pungkas Sutoyo. (BI)
