PARIMO, LENSA JURNAL – Warga Desa Tandaigi, Kecamatan Siniu, mengeluhkan minimnya lampu penerangan jalan dan kondisi jalan dusun yang belum memadai saat mengikuti reses Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdin pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026.
Keluhan tersebut menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Tandaigi, Senin (3/8/2026).
Reses ini dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta perwakilan kelompok petani dan nelayan.
Dalam dialog bersama legislator Komisi I DPRD Parigi Moutong itu, warga meminta pemerintah daerah memasang lampu penerangan di sepanjang ruas Jalan Trans Sulawesi yang melintasi Desa Tandaigi, termasuk di setiap lingkungan dusun.
Menurut masyarakat, minimnya penerangan pada malam hari meningkatkan kerawanan gangguan keamanan, terutama kasus pencurian hewan ternak.
Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan dan pengaspalan jalan di lorong-lorong dusun. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak karena merupakan akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Termasuk mengangkut hasil pertanian menuju pusat pemasaran.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Abdin menyatakan akan mengawal seluruh usulan masyarakat melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Untuk kebutuhan penerangan jalan pada titik-titik rawan, saya akan mengkoordinasikannya dengan Dinas Perhubungan,” ujar Abdin.
Sementara, usulan perbaikan dan pengaspalan jalan dusun akan diperjuangkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Menurut Abdin, peningkatan kualitas infrastruktur jalan sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga Desa Tandaigi.
“Harapannya, seluruh aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi secara bertahap dalam program pembangunan daerah, sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” pungkasnya. (*/AL)
