PARIGI, LENSA JURNAL – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada Rabu (13/8/2025) yang membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diwarnai hujan interupsi.
Suasana memanas setelah Ketua Fraksi Keadilan Rakyat (PKS-Hanura), Mohammad Fadli, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan di wilayah terpencil.
Fadli mengungkapkan, sejak 2025 dirinya bersama Sekda dan Bapeltbangda telah sepakat di Badan Anggaran DPR RI bahwa persoalan utama Parigi Moutong adalah problematika daerah terpencil. Menurutnya, daerah pemilihan III dan IV yang menjadi basis dukungan masyarakatnya adalah penyumbang terbesar angka kemiskinan di kabupaten ini.
“Dari 14 persen penyumbang kemiskinan terbesar, representasi tertingginya berasal dari daerah pemilihan saya, III dan IV. Tapi saya sayangkan, tak satu pun usulan pembangunan untuk daerah terpencil itu masuk dalam dokumen pengajuan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Fadli menyebut, hal ini bertolak belakang dengan fakta bahwa materi yang dibawa ke DPR RI justru didominasi pembahasan daerah terpencil. Namun, ketika dicek, dokumen resmi tidak memuat satupun program untuk wilayah tersebut.
“Kondisi ini membuat saya menyimpulkan, daerah terpencil sengaja dipelihara kemiskinannya untuk dijadikan alat mengamankan anggaran pembangunan daerah lain,” ungkapnya.
Ia juga menuding, skema pembangunan untuk daerah terpencil dibuat berbeda sehingga usulan tersebut seolah bisa diabaikan. Fadli menegaskan, buruknya infrastruktur di wilayah terpencil dari tahun ke tahun bukanlah akibat ketidakmampuan, melainkan kebijakan yang disengaja.
“Hari ini saya sampaikan karena Bupati, Wakil Bupati, Bappelitbangda, dan seluruh anggota DPRD hadir. Fakta ini harus diketahui, agar rakyat paham bahwa kemiskinan daerah terpencil adalah produk yang dipelihara oleh Pemda,” pungkasnya. (AL)
