PARIMO, LENSA JURNAL – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Abdul Sahid, menjadi sorotan tajam dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (7/8/2025). Kritik keras dilontarkan Anggota DPRD, Husen Mardjengi, yang menilai pemerintah daerah gagal menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan konflik sosial berkepanjangan, khususnya di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan.
Menurut Husen, kehadiran pemerintah daerah di tengah konflik masyarakat seharusnya menjadi solusi, bukan sumber masalah baru. Ia menegaskan agar penyelesaian konflik tidak dijadikan panggung politik, melainkan ditangani secara serius dan terukur.
“Persoalan di Sigenti itu sudah berbulan-bulan, bahkan hampir setahun. Konflik kecil saja tidak mampu diselesaikan. Kehadiran Wabup di kantor camat justru memperlihatkan ketidaksepahaman dengan bupati dan tim teknis. Tidak ada konsep yang jelas,” ujarnya, usai pembacaan laporan Bupati yang di wakili Asisten satu.
Ia bahkan mempertanyakan komitmen Wabup saat terjun ke lapangan, karena dinilai tak memiliki strategi menyelesaikan konflik. Husen menyarankan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas, termasuk penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran atau indikasi penyimpangan yang membahayakan keuangan desa.
“Kalau tidak mampu menyelesaikan konflik, lebih baik buang handuk. Jangan tunggu masyarakat saling bunuh baru bergerak. Penanganan konflik tidak perlu berhari-hari, cukup hitungan jam,” tegasnya.
Husen juga menyoroti maraknya desa lain yang mengalami konflik serupa, bahkan sampai kantor desa disegel. Ia mengkritik pertemuan-pertemuan yang diinisiasi Wabup namun justru memicu ketegangan dan mencoreng wibawa pemerintah daerah di mata publik. Ia mengingatkan agar bupati dan wakil bupati segera memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
“Masyarakat butuh kepastian hukum, bukan gocekan ke sana kemari yang tidak jelas. Tolong diselesaikan segera, bukan hanya di Sigenti, tapi di seluruh wilayah yang bermasalah,” pungkas Husen. (AL)
