PARIMO, LENSA JURNAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Melalui penguatan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Indeks Pencegahan Korupsi Aparatur Daerah (IPKAD), Pemkab Parigi Moutong terus mendorong integritas dan akuntabilitas di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Parigi Moutong pada Senin (17/3/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para kepala OPD serta perwakilan dari sejumlah instansi teknis, seperti Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Anuntaloko, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Dalam arahannya, Zulfinasran meminta seluruh OPD memahami secara menyeluruh aspek, sasaran, dan indikator MCP, khususnya dalam area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang rawan terhadap potensi penyimpangan.
“MCP adalah alat penting untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai regulasi. Jangan sampai ada celah yang membuka ruang terjadinya penyalahgunaan,” ujarnya.
Ia juga menerangkan bahwa penguatan MCP harus dibarengi dengan implementasi IPKAD yang sistematis dan berkesinambungan. Menurutnya, setiap tahapan IPKAD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban harus dilakukan secara konsisten dan saling terintegrasi.
“Setiap tahapan dalam pelaksanaan IPKAD harus dilakukan secara beriringan dan selaras. Jika satu tahap terabaikan, maka potensi kebocoran anggaran akan sangat tinggi,” tegasnya.
Zulfinasran juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pemerintahan. Ia menyebut, keterbukaan bukan hanya sebagai tuntutan, tetapi sebagai landasan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis, Pemkab Parigi Moutong berharap MCP dan IPKAD mampu menjadi dua instrumen utama dalam mengukur, mengawasi, dan meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di daerah.
Menutup rapat, Sekda Zulfinasran mengajak seluruh OPD untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif semua pihak dalam menjaga nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme.
“Pemerintahan yang bersih bukan hanya tuntutan regulasi, tapi juga kebutuhan dasar untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya. (AF)
